KPK Tahan Tiga Penyuap Jaksa Bengkulu Parlin Purba

publicanews - berita politik & hukumKepala Satker PJSA BWS Sumatera VII Bengkulu Edi Junaidi resmi menggunakan rompi oranye seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menahan tiga tersangka kasus suap dugaan pengumpulan data atau keterangan dalam pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu.

Ketiganya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja (Satker) PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu Apip Kusnadi, Kepala Satker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu M Fauzi, dan Kepala Satker PJSA BWS Sumatera VII Bengkulu Edi Junaidi.

"Para tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 2 September–22 September 2019," ujar Kabiro Humas KPK Jakarta Febri Diansyah di kantornya, Senin (2/8).

Apip Kusnadi ditempatkan di Rutan Jakarta Timur, sementara Fauzi ditahan di Rutan Guntur. Adapun Edi Junaidi diinapkan di Rutan Jakarta Selatan.

KPK menjerat ketiganya berdasarkan pengembangan kasus yang menjerat Kepala Seksi (Kasie) III Intelijen Kejati Bengkulu Parlin Purba. Parlin adalah pejabat yang mengumpulkan data atau bahan keterangan (pulbaket) atas pelaksanaan proyek-proyek di BWS Sumatera VII Bengkulu tahun anggaran 2015-2016.

Selain Parlin, tersangka lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amin Anwari dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto Murni Suhardi.

Penyidik KPK menduga Apip bersama-sama Fauzi dan Edi Junaidi menyuap Parlin Rp 150 juta dalam dua tahap. Suap diberikan agar Kejati Bengkulu menghentikan Pulbaket dalam kasus pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Air Nipis Seginim dan rehabilitasi jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko.

Uang senilai Rp 150 juta tersebut merupakan kesepakatan dari permintaan sebelumnya sebesar Rp 185 juta.

Ketiga tersangka memberi suap kepada Parlin sebagai bagian dari kesepakatan antara BWS Sumatera VII Bengkulu dengan sejumlah rekanan yang menggarap proyek-proyek tersebut.

Dalam kesepakatan, setiap rekanan menyetorkan uang kutipan sebesar 6 persen dari total nilai proyek. Fee dibagi ke sejumlah pihak. Sebesar 3 persen untuk dana operasional, dengan rincian 2 persen untuk operasional BWS Sumatera VII Bengkulu dan 1 perrsen untuk operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Uang disetorkan kepada Kasubag TU.

Sementara 3 persen lainnya terbagi atas 1 persen untuk kepentingan pribadi Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu dan 2 persen untuk biaya atau fee pengamanan aparat penegak hukum.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top