Megakorupsi e-KTP

Bantah Terima 7,3 Juta Dolar AS, Novanto Minta Dibebaskan

publicanews - berita politik & hukumTerpidana kasus korupsi eKTP Setya Novanto. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto berharap majelis hakim membebaskannya dari dakwaan melakukan korupsi dalam proyek e-KTP. Hal ini diungkapkan Novanto usai menjalani sidang pembacaan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/8).

"Pokoknya yang terpenting, harapannya (diputus bebas) kita serahkan kepada Yang Mulia," kata Novanto, Rabu (28/8).

Menurut kuasa hukumnya Maqdir Ismail, vonis 15 tahun yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama merupakan kekhilafan. Maqdir mengatakan, Novanto tidak menerima uang sebesar 7,3 juta dolar AS dari Dirut PT Quadra Solution melalui perantara Made Oka Masagung.

"Pokok dari novum ini kan seolah-olah dikatakan bahwa ada sejumlah uang yang diterima dari pak Anang diserahkan kepada pak Made Oka Masagung. Padahal ada transaksi pengembalian uang seperti dikemukakan oleh Made Oka Masagung di persidangan," Maqdir menjelaskan.

Maqdir juga mempermasalahkan pasal suap yang dikenakan terhadap kliennya. Ia menhingatkan, tuduhan menerima suap harusnya terkait pasal gratifikasi. "Seharusnya bukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, ada pasal sendiri menerima hadiah atau janji (gratifikasi)," ujar Maqdir.

Dalam petitum yang dibacakan dim kuasa hukumnya, eks Ketua Umum Partai Golkar itu berharap majelis hakim dapat mengabulkan permohonan PK.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat nomor 130/pidsus/tpk 2017 PN Jakarta Pusat, mengadili menyatakan pemohon PK terpidana Setya Novanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana yang didakwakan JPU," ujar Madir di dalam persidangan.

Novanto juga berharap hakim memulihkan harkat dan martabatnya, terutama mengembalikan haknya untuk dipilih dalam jabatan publik.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Hakim juga meminta Novantom embayar uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat.

Majelis hakim menyatakan Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Hakim meyakini Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top