Suap Perizinan Meikarta

Deddy Mizwar Ditanya Rapat-rapat BKPRD

publicanews - berita politik & hukumMantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta, di Gedung KPK, Jumat (23/8) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Deddy Mizwar mengatakan penyidik KPK menanyainya tentang rapat-rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat. BKPRD yang dipimpin Deddy semasa masih Wakil Gubernur Jabar ini mengurusi perizinan tata ruang.

"Menggali rapat-rapat BPKRD dengan keputusan-keputusannya. Jalannya rapat, apa aja yang dibahas di rapat tersebut," ujar Deddy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

BPKRD yang bersifat ad hoc ini kemudian dibubarkan pada awal 2018 karena dinilai tidak efektif. Soal perizinan lalu dikembalikan pada dinas-dinas terkait.

Mengenai aliran dana Meikarta yang diterima oleh Sekda Jabar Iwa Karniwa, Deddy menyatakan tidak tahu-menahu. Suap tersebut terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2017.

"Saya enggak pernah tahu, makanya dimintai keterangan tentang BPKRD yang saya pimpin," ujar Deddy.

Perda RDTR tersebut diperlukan Lippo Group untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa berasal dari PT Lippo Cikarang, anak perusahaan yang dipimpin taipan James Tjahja Riady.

KPK menetapkan Iwa sebagai tersangka baru bersama mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Keduanya menyusul 7 pejabat Pemkab Bekasi dan 4 orang dari Lippo Group yang telah menjani pidananya masing-masing. Mereka, antara lain, eks Bupati Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top