Dalami Kasus Bupati Kotawaringin, KPK Geledah Rumah di Tanjungpinang

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK melakukan penggeledahan sebuah rumah di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hari ini. Penggeledahan untuk mendalami bukti-bukti kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pemkab Kotawaringin Timur dengan tersangka Bupati Supian Hadi.

"Sejauh ini telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi," ujar Jubir KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Rabu (21/8). Penggeledahan masih berjalan sampai sore ini.

KPK menduga Supian Hadi menerbitkan Surat Keputusan IUP Operasi Produksi seluas 1.671 hektar kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan. Padahal, Supian mengetahui FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan atau AMDAL dan persyaratan lainnya.

Dalam kasus ini kerugian keuangan negara mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Kerugian berdasarkan perhitungan eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Atas perbuatannya tersebut, KPK menjerat Supian dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top