Megakorupsi e-KTP

Pengacara Markus Nari Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa Markus Nari berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, 14 Agustus 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Terdakwa kasus megakorupsi proyek pengadaan e-KTP Markus Nari mengajukan nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Kuasa hukumnya, Tommy Sihotang mengatakan, dakwaan Jaksa tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan-perbuatan terdakwa.

"Tidak dijelaskan bagaimana terdakwa mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan KTP elektronik tersebut, jabatan apa yang dimilikinya sehingga proses penganggaran bisa terjadi, siapa saja yang dipengaruhinya, mengapa bisa terpengaruh, dan sebagainya," kata Tommy membaca eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/8).

Dalam dakwaannya Jaksa menyebut mantan anggota Komisi II DPR itu telah memperkaya diri sendiri sebesar 1,4 juta dollar AD. Bahkan diduga Markus memperkaya beberapa orang lainnya yang berdampak pada kerugian keuangan negara hingga Rp 2,3 Triliun.

Tommy pun mempertanyakan bagaimana cara Markus Nari memperkaya orang lain sedangkan kliennya hanya disebut menerima 1,4 juta dollar AS.

"Bagaimana mungkin terdakwa yang hanya menerima 1,4 juta dolar bisa memperkaya beberapa orang lain hingga negara dirugikan Rp 2,3 T? Darimana dasar perhitungannya?" ujar Tommy.

Tommy juga mempertanyakan dakwaan Jaksa yang menyoal peran politisi Golkar itu merintangi proses hukum perkara korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012.

Padahal, menurut Tommy, JPU hanya menyatakan yang dilakukan terdakwa menemui Miryam S Haryani dan menyampaikan apabila Miryam mau mencabut keterangan di sidang pengadilan, maka terdakwa akan menjamin keluarga Miryam.

"Jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 22 tersebut yaitu 'terdakwa tidak memberikan keterangan yang benar' lalu siapakah yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara a quo? Karena sepanjang dakwaan yang diuraikan oleh JPU maka yang tidak memberikan keterangan yang benar, quad-non, adalah saksi Miryam S Haryani, bukan terdakwa," Tommy menjelaskan.

Jaksa mendakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 1,4 juta dollar AS --setara Rp 19,9 miliar dengan kurs hari ini-- dari proyek e-KTP.

Markus disebut memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan e-KTP 2011-2013. Pada awal 2012, Markus selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ikut dalam pembahasan pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP, yaitu Rp 1,04 triliun.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Markus Nari juga didakwa merintangi proses penyidikan KPK terhadap Miryam Haryani. Jaksa Ahmad Burhanudin menjelaskan, Markus Nari meminta bantuan pengacara Anton Taufik untuk membantu menangani perkara proyek KTP Elektronik. Hal itu setelah penyidik KPK melayangkan surat pemanggilan sebagai saksi untuk Markus Nari.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top