OTT Jaksa Yogyakarta

Jaksa Eka Safitra Atur Lelang Agar Perusahaan Penyuap Menang

publicanews - berita politik & hukumBarang bukti uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan Jaksa Kejari Yogyakarta, dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8) petang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8) di Yogyakarta bermula dari Solo, Jawa Tengah. Sore kemarin, KPK mendapat informasi bakal ada penyerahan uang.

Benar saja, sekitar pukul 15.19 WIB, Eka Safitra, jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, menerima uang dari Direktur PT Manira Artha Mandiri (Mataram) Novi Hartono.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan hal itu dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8) petang. Suap, ujar Marwata, terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek Infrastruktur pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta 2019.

"Setelah memastikan adanya penyerahan uang, KPK mengamankan NVA di depan rumah EFS di Jalan Gang Kepuh, Jebres, Solo," ujar Alex, sapaan Alexander Marwata.

Setelah mengamankan Novi, tim Penindakan KPK kemudian masuk ke rumah Eka. Dari tangan jaksa Kejari Yogyakarta itu KPK menyita uang Rp 110.870.000. "Uang inilah yang diduga sebagai fee," Alex menambahkan.

Secara paralel, tim KPK menjemput Dirut PT Mataram Gabriella Yuan Ana di kantornya, Jalan Mawar Timur Dua, Karanganyar, pukul 15.27 WIB.

Di Yogyakarta, tim KPK juga mengamankan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Pemkot Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim di kantornya pada 15.42 WIB. Sekitar 15 menit kemudian, tim mmencolok anggota Badan Layanan Pengadaan Baskoro Aribowo di Kantor Badan Layanan Pengadaan.

Total ada lima orang diamankan dari dua kota bertetangga tersebut. Jaksa Satriawan Sulaksono yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka luput dari OTT.

Alex mengatakan semua pihak yang diamankan di Solo dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Solo, Jawa Tengah. Pada Selasa (20/8) pukul 05.00, kelimanya diterbangkan dari Solo ke Jakarta menuju Gedung KPK Jakarta.

Adapun konstruksi perkaranya, menurut Alex, pada Tahun Anggaran 2019, Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melaksakanan lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Soepomo Yogyakarta, dengan pagu anggaran Rp 10,89 miliar.

Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Eka Safitra salah satu anggota tim tersebut.

Alex menjelaskan, Eka punya kenalan sesama jaksa, yakni Satriawan Sulaksono dari Kejari Solo. "SSL kemudian mengenalkan ESF kepada GYA, Direktur Utama PT Mataram, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP," ujarnya.

Eka bersama Gabriel, Novi, dan Komisaris NAB lalu melakukan pembahasan langkah-langkah agar perusahaan PT Mataram memenangkan lelang. Misalnya, menyusun syarat-syarat lelang, besaran harga perkiraan sendiri (HPS), maupun besaran harga penawaran yang semuanya disesuaikan dengan spesifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh PT Mataram,

"Selain itu ditentukan juga berapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang," Alex menambahkan.

Eka selaku anggota TP4D kemudian mengarahkan Aki Lukman menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat yang telah ia susun bersama Gabriella sehingga hanya PT Mataram yang memenuhi syarat.

"GYA, NVA, dan NAB kemudian menggunakan bendera perusahaan lain, yaitu PT Widoro Kandang (WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PBMS) untuk mengikuti lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Soepomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta," ujar Alex.

Hasilnya, perusahaan-perusahaan GYA mendapat peringkat 1 dan 3 dalam lelang. Pada 29 Mei 2019, WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar.

"Diduga komitmen fee yang sudah disepakati adalah 5 persen dari nilai proyek," kata Alex.

KPK menduga Eka menerima fee dalam tiga kesempatan. Yakni pada 16 April 2019 sebesar Rp 10 juta, 15 Juni 2019 sejumlah Rp 100.870.000. Lalu, 19 Agustus 2019, saat OTT, sebesar Rp 110.870.000.

"Sedangkan sisa fee 2 persen akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019. Sehingga, dalam OTT ini KPK mengamankan uang Rp 110.870.000 sebagai barang bukti yang diduga merupakan penerimaan ke-3 dalam perkara ini," Alex menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top