Suap Perizinan Meikarta

Dua Legislator PDIP Saling Berbantah Keterangan

publicanews - berita politik & hukumAnggota DPRD Soleman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan Meikarta, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman mengakui ia yang memperkenalkan mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili dengan anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto.

Hal itu diungkapkan politikus PDIP tersebut seusai menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus suap pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2017. Kasus ini menjerat Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

"Saya cuma memperkenalkan Pak Waras dengan Bu Neneng," ujar Soleman di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8) siang.

Namun Soleman membantah bertemu dengan Neneng Rahmi untuk membahas RDTR untuk proyek Meikarta. Menurutnya, ada tim panitia khusus yang membahas RDTR tersebut. "Itu ditanyakan sama kawan-kawan yang bahas RDTR," katanya.

Dalam pemeriksaan tadi, penyidik KPK mengkonfrontasi keterangan Soleman dengan Waras Wasisto, sesama legislator dari partai banteng moncong putih. "Hanya dikonfrontir saja sama pak Waras tadi," ujar Soleman.

Iwa Karniwa Belum Kembalikan Uang Rp 900 Juta ke KPK

Waras yang keluar tak lama setelah Soleman, sekitar pukul 14.19 WIB, memberi keterangan berbeda. Ia menyatakan tidak ada konfrontasi saat pemeriksaan.

"Enggak ada, enggak ada dikonfrontir apa-apa sama Pak Leman," ia menegaskan.

Baik Soleman maupun Waras diperiksa sebagai saksi bagi Iwa Karniwa, tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta. KPK menduga Iwa berperan memuluskan Raperda RDTR Kabupaten Bekasi. RDTR ini penting bagi Lippo Group untuk mengembangkan proyek properti mewah di Cikarang tersebut.

KPK menduga Iwa diduga menerima Rp 900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili. Lippo memberi Rp 1 miliar, namun Neneng Rahmi menyerahkan pada Waras melalui Soleman setelah menyunatnya Rp 100 juta.

Atas perbuatannya Iwa disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top