Surat Panggilan Return, KPK Urung Periksa Sekjen PBNU Helmy Faisal

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini urung diperiksa KPK. Sedianya, keterangan Helmy diperlukan untuk kasus korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016 dengan tersangka Hong Artha.

"Surat panggilan return (kembali)," ujar Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/8).

Hong Artha adalah tersangka ke-12 dalam kasus rasuah proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR tersebut. Ia ditetapkan tersangka sejak 2 Juli 2018

Ia salah satu penyumbang suap untuk anggota Komisi V DPR Damayanti melalui eks Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran H Mustary. Hong memberikan uang dalam dua tahap, masing-masing Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. 

Sementara kepada Damayanti, ia menyerahkan Rp 1 miliar pada November 2015. 

Adapun 11 tersangka lainnya sebagian besar sudah menjalani vonis dan sisanya masih proses sidang di Pengadilan Tipikor. Mereka, antara lain, Damayanti, Direktur PT Windhu Abdul Khoir, serta dua orang staf Damayanti yakni Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin.

Kemudian Amran, empat anggota Komisi V Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Yudi Widiana Adia. Lalu Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng dan Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudi Erawan. 

Atas perbuatannya tersebut, KPK menjerat Hong Artha dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top