Kasus Pejabat Pajak

Kepala Kantor Pajak PMA Jakarta Terima Suap Restitusi Pajak Dealer Mobil Mewah

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati memberikan keterangan pers penetapan tersangka kasus restitusi pajak, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) 3 pada Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap untuk mengurangi atau restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE).

WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis dealer mobil mewah merek jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Hari ini KPK meningkatkan perkara restitusi pajak PT WAE pada 2015 dan 2016 ini ke tingkat penyidikan.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka," ujar Saut dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8) sore.

Tersangka pemberi suap adalah Komisaris Utama WAE Darwin Maspolim. Sementara terduga penerima, selain Yul Dirga adalah Supervisor Tim Pemeriksa Pajak WAE Hadi Sutrisno, Ketua Tim Pemeriksa Pajak WAE Humari, dan anggota tim M Naim Fahmi.

KPK, ujar Saut, menyesalkan terjadinya suap dan kongkalikong Tim Pemeriksa Pajak dengan wajib pajak. Semestinya, pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun dalam perkara ini, pembayarannya direkayasa sedemikian rupa.

Alih-alih wajib pajak membayar pajaknya ke negara, KPK malam menemukan negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada WAE.

Sebagai pihak pemberi suap Darwin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara Yudi dan tiga buahnya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU yang sama juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top