Megakorupsi e-KTP

Markus Nari Terima Rp 19,9 M dan Menyuruh Miryam Berbohong

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa Markus Nari dalam sidang pembacaan dakwaan kasus suap proyek e-KTP dan merintangi penyidikan KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari didakwa memperkaya diri sebesar 1,4 juta dollar AS --setara Rp 19,9 miliar dengan kurs hari ini-- dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Terdakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar 1,4 juta dollar AS," kata jaksa KPK Ahmad Burhanudin membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8).

Jaksa menyebut politikus Partai Golkar itu ikut memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun anggaran 2011-2013. Pada awal 2012, Markus selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ikut dalam pembahasan pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP, yaitu Rp 1,04 triliun.

Markus juga menemui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat itu, Irman, untuk meminta fee sebesar Rp 5 miliar. Irman kemudian menghubungi pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemendagri Sugiharto agar segera memenuhi permintaan tersebut.

Setelah tiga hari, Sugiharto meminta salah satu anggota konsorsium PNRI, yakni Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, untuk bertemu. Sugiharto meminta uang Rp 5 miliar kepada Anang untuk Markus.

KPK Panggil Rudy Alfonso dan Elza Syarief Untuk Perkara Markus Nari

"Beberapa hari kemudian, Anang Sugiana Sudiharjo menemui Sugiharto dan menyerahkan uang sebesar 400 ribu dollar AS," jaksa.

Merintangi penyidikan
Jaksa KPK juga mendakwa Markus merintangi penyidikan KPK terhadap koleganya di Komisi II DPR Miryam S Haryani. Ia meminta Miryam untuk memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang kasus e-KTP.

"Terdakwa sengaja membujuk orang lain untuk tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi," Jaksa Burhanudin menjelaskan.

Markus Nari meminta Anton Taufik, orang kepercayaannya, untuk datang ke kantor Elza Syarif, pengacara Miryam. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam, ia bernyanyi Markus menerima 400 ribu dollar AS.

"Pada 17 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui Miryam S Haryani di kantor PT Mata Group di Gedung Multika Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu Markus meminta agar Miryam mencabut keterangannya di sidang pengadilan yang menyatakan terdakwa menerima sejumlah uang dalam perkara e-KTP," ujar Jaksa.

Jaksa mendakwa Markus melanggar Pasal 22 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top