Dirut Angkasa Pura II Muhammad Awaludin Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukumDirektur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam usai menjalani pemeriksaan pasca OTT, di Gedung KPK, Jakarta, 2 Agustus 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Utama PT Angkasa Pura II (AP) Muhammad Awaludin diagendakan untuk diperiksa dalam kasus suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).

"Yang bersangkutan akan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AYA (Direktur Keuangan PT AP II Andra Y Agussalam)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/8).

Selain Awaludin, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka adalah empat orang dari bagian Operation Service Procurement Senior Officer PT AP, yakni Rudi Syamsudin, Irja Fuadi, Ponny Suryaningsih, dan Rusmalia.

Selain itu ada AVP of Proc and Log PT Angkasa Pura II Munalim.

KPK sebelumnya menyatakan bakal mengusut keterlibatan petinggi PT AP II dan PT INTI lainnya. Lantaran transaksi suap ini disinyalir tidak hanya diputuskan oleh Andra maupun Taswin sendiri. 

"Apakah Keputusan itu bisa diambil (Andra) seorang diri?. Sudah pasti tidak," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8) malam. 

Dugaan keterlibatan petinggi AP II maupun INTI karena sebagai seorang staf, Taswin tak memiliki kewenangan mengeluarkan uang hingga 96.700 dollar Singapura. Basaria menyebut Taswin merupakan orang kepercayaan salah seorang pejabat utama di INTI. 

"TSW (Taswin Nur) ini adalah staf dari PT INTI. Kebetulan yang bersangkutan ini orang kepercayaan pejabat utama di sana," ujar Basaria.

Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top