Ini Peran 4 Tersangka Baru Megakorupsi Proyek e-KTP

publicanews - berita politik & hukumMiryam S Haryani saat menjalani vonis kasus upaya merintangi penyidikan e-KTP. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Miryam S Haryani adalah terpidana kasus merintangi penyidikan KPK. Ia divonis lima tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam kasus terbaru, mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura ini diduga meminta uang kepada eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Miryam menggunakan kata sandi 'uang jajan'.

"Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8) sore.

Dalam kurun 2011-2012, ujar Saut, Miryam beberapa kali menerima uang dari Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administras Kependudukan Kemendagri Sugiharto. Fakta ini muncul dalam persidangan dan pertimbangan hakim sidang kasus terdakwa Setya Novanto. Hakim menyatakan Miryam diperkaya 1,2 juta dolar dalam proyek e-KTP.

Hari ini, KPK mengumumkan empat tersangka baru proyek beranggaran Rp 5,9 triliun tersebut. Selain Miryam, tiga orang lainnya adalah Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP dari BPPT Husni Fahmi, serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

Tentang Isnu Edhi Wijaya, Saut menjelaskan, sekitar Februari 2011 setelah ada kepastian dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang e-KTP, ia bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong menemui Irman dan Sugiharto agar memenangkan salah satu dari konsorsium. Atas permintaan tersebut, Irman menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR.

"Kemudian tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya), tersangka Paulus Tannos, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI," kata Saut.

Pada pertemuan selanjutnya, mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana menyampaikan bahwa perusahaannya bersedia bergabung dalam Konsorsium PNRI. Andi Agustinus, Paulus Tannos, dan Isnu menyampaikan, jika ingin bergabung maka ada komitmen fee untuk DPR, Kemendagri, dan pihak lain.

Isnu sempat menemui Ketua Tim Teknis BPPT Husni Fahmi untuk konsultasi karena BPPT pada 2009 pernah melakukan uji petik e-KTP. Selanjutnya Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp 5,8 triliun.

Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp 137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp 107,71 miliar terkait proyek e-KTP ini," kata Saut.

Adapun peran Husni Fahmi, sebelum proyek e-KTP dimulai pada 2011, ia melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal ia adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

"HSF ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman, Sugiharto, Andi Agustinus. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek e-KTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Agustinus," ujar Saut.

Dalam pertemuan tersebut, Saut menambahkan, Husni diduga ikut mengubah spesifikasi, Rencana Anggaran Biaya, dengan tujuan peningkatan harga (mark up) anggaran. Setelah itu, Husni sering melapor pada Sugiharto.

KPK menduga Husni bertugas berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek e-KTP. Ia juga pernah diminta Irman untuk mengawal konsorsium PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. Husni ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya konsorsium itu dipastikan lolos dan ditunjuk menggarap proyek e-KTP.

Tak hanya itu, Husni juga tetap meluluskan tiga konsorsium, meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS).

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkaya 20 ribu dollar AS dan Rp 10 juta," kata Saut.

Terakhir, soal peran Paulus Tannos. Saut mengatakan, sebelum proyek e-KTP dimulai pada 2011, Paulus telah melakukan beberapa pertemuan dengan vendor, termasuk dengan Husni dan Isnu, di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruko tersebut milik Andi Narogong.

Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung selama kurang-lebih 10 bulan. Dari pertemuan itu dihasilkan sejumlah output, di antaranya Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS ini pada 11 Februari 2011, ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Paulus Tannos juga melakukan pertemuan dengan Andi Narogong, mendiang Johannes Marliem, dan Isnu Edhi untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen. Pada pertemuan itu juga sekaligus dibahas skema pembagian beban fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar," Saut menambahkan.

Atas perbuatan seperti yang diuraikan, keempat tersangka dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top