OTT KPK

Nyoman Dhamantra Tersangka Suap Rp 3,6 M Izin Impor Bawang

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo didampingi Jubir Febri Diansyah menggelar keterangan pers hasil OTT kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8) malam. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019.

Kasus ini terbongkar setelah KPK melakukan operasi senyap pada Rabu (7/8) malam hingga Kamis (8/8) dini hari. KPK mengamankan 11 orang, sementara Dhamantra dijemput KPK pada Kamis (8/8) siang di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Selain Nyoman, KPK menetapkan lima orang tersangka lainnya, tiga diantaranya adalah swasta pemberi suap. Mereka yaitu Chandry Suanda alias Afung (CSI), Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK)

Sementara penerima suap selain Dhamantra adalah Mirawati Basri (MBS), orang kepercayaan Nyoman, dan Elviyanto (ELV).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 6 orang sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8) malam.

Konstruksi perkara kasus ini berawal ketika pemilik PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Afung meminta bantuan Doddy untuk mendapatkan kuota impor bawang putih. Doddy mengaku punya 'jalur lain'.

"DDW memiliki jalur untuk mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan," Agus menjelaskan.

Karena proses pengurusan yang tidak kunjung selesai, Doddy berusaha mencari kenalan yang bisa menghubungkannya dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengurusan RIPH dan SPI tersebut. Doddy kemudian berkenalan dengan Zulfikar yang memiliki koneksi dengan Mirawati dan Elviyanto, swasta yang dekat dengan anggota Komisi VI Dhamantra.

"Setelah itu keempat orang tersebut melakukan serangkaian pertemuan dalam rangka pembahasan pengurusan perizinan impor bawang putih," ujar Agus.

Nyoman Dhamantra Tinggalkan Kongres PDIP, Alasannya Mertua Sakit

Dari pertemuan-pertemuan tersebut muncul permintaan fee dari Dhamantra melalui orang kepercayaannya Mirawati. Angka yang disepakati pada awalnya adalah Rp 3,6 miliar, ditambah Rp 1.700-Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

Agus menyebut komitmen fee tersebut untuk mengurus perizinan kuota impor 20 ribu ton bawang putih beberapa perusahaan, termasuk perusahaan Afung. Namun karena perusahaan-perusahaan yang membeli kuota dari PT CSA belum memberikan pembayaran, Afung meminjam uang pada Zulfikar.

Afung menjanjikan bunga dari pinjaman Rp 100 juta/bulan. Jika impor terealisasi, Afung akan memberikan lagi dia juga bagian Rp 50 untuk setiap kilogram bawang putih tersebut. Agus mengatakan, dari pinjaman Rp 3,6 miliar tersebut, telah direalisasi sebesar Rp 2,1 miliar.

Pada 7 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, Zulfikar mentransfer Rp 2,1 miliar ke Doddy, kemudian Doddy mentransfer Rp 2 miliar ke rekening kasir money changer milik Dhamantra. Uang tersebut rencananya untuk mengurus SPI.

"Diduga uang Rp 2 miliar yang ditransfer melalui rekening adalah uang untuk 'mengunci' kuota impor yang diurus. Dalam kasus ini teridentifikasi istilah 'Lock kuota',” kata Agus.

Sedangkan Rp 100 juta sisanya masih berada di rekening Doddy yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin.

"Saat ini semua rekening dalam kondisi diblokir oleh KPK," Agus menambahkan.

Atas perbuatannya tersangka pemberi suap yakni Afung, Doddy, dan Zulfikar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima Dhamantra, Milawati, dan Elviyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang yang sama.

Atas OTT ini, Agus mengingatkan instansi terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar secara serius melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan dan prosess impor pangan, lantaran sangat terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Terlebih kasus suap impor produk pangan dan hortikultura bukan kali ini saja terjadi. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top