Suap Pesawat Garuda

Emirsyah dan Soetikno Juga Tersangka Pencucian Uang

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan pers soal penahanan tersangka kasus suap pembelian pesawat Garuda Indonesia, di Gedung KPK, Rabu (7/8) petang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Selain suap, KPK juga menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada satu tersangka lagi dalam kasus TPPU ini, yakni Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (2007-2012) Hadinoto Soedigno,

Kasus ini berawal dari pengadaan 50 unit pesawat Garuda jenis Airbus A330-300 bermesin Rolls-Royce yang dilakukan oleh Emir saat menjabat Dirut Garuda periode 2005-2014.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, penetapan tersangka ketiganya merupakan pengembangan perkara suap yang ditangani KPK sejak awal 2017 lalu.

"Dalam melakukan penyidikan pokok perkara tersebut, KPK menemukan fakta-fakta yang signifikan bahwa uang suap yang diberikan SS kepada ESA dan HDS tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce, akan tetapi juga berasal dari pabrikan lain yang mendapatkan proyek di PT Garuda Indonesia," ujar Laode dalam keterangan pers di Gedung KPK Jakarta, Jakarta, Rabu (7/8).

Fakta-fakta tersebut, Laode menambahkan, yaitu program peremajaan pesawat. Emir saat itu melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan sepanjang 2008-2013 dengan nilai miliaran dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut meliputi pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin (Total Care Program) dengan perusahaan Rolls-Royce.

Lalu kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus SAS. Kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR) dan pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

"Selaku Konsultan Bisnis/Komersial dari Rolls-Royce, Airbus dan ATR, SS diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut," Laode menjelaskan.

Selain itu, Tikno juga diduga menerima komisi dari Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) di Hongkong, yang merupakan Sales Representative dari Bombardier. Pembayaran komisi tersebut diduga terkait dengan keberhasilan Tikno membantu tercapainya kontrak antara PT Garuda Indonesia dan empat pabrikan tersebut.

"SS selanjutnya memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada ESA dan HDS sebagai hadiah atas dimenangkannya kontrak oleh empat pabrikan," ujar Laode.

Adapun rincian pemberian Tikno kepada Emir dan Hadinoto adalah sebagai berikut:

Untuk Emir, Tikno memberikan uang Rp 5,79 miliar untuk pembayaran rumah di Pondok Indah. Selanjutnya 680 ribu dollar AS dan 1,02 juta Euro yang dikirim ke Tikno ke rekening perusahaan milik Emir di Singapura. Kemudian 1,2 juta dollar Singapura untuk pelunasan apartemen Emir di Singapura.

Adapun untuk Hadinoto, benefecial owner Connaught International itu memberi 2,3 juta dollar AS dan 477 ribu Euro. Uang ditransfer ke rekening Hadinoto di Singapura.

KPK menjerat Emir dan Tikno dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk Hadinoto yang ditetapkan sebagai tersangka suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top