Suap Pengapalan Pupuk

Penyuap Bowo Sidik Dituntut 2 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukumMarketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Juni 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK meminta hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti dua tahun penjara. Jaksa meyakini Asty menyuap anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso sebesar Rp 311.022.932 dan 158.733 dolar AS atau total sekitar Rp 2,5 miliar.

Jaksa Ikhsan Fernandi menyatakan Asty melakukannya bersama-sama dengan Direktur HTK Taufik Agustono.

"Menuntut untuk memutuskan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa Asty Winasti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut. Menjatuhkan pidana selama dua tahun penjara," kata Jaksa Ikhsan dalam sidang pembacaan tuntutan, Rabu (7/8).

Selain itu, Jaksa juga meminta Majelis Hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa menolak permohonan terdakwa Asty untuk menjadi pelaku yang ingin mengungkap keterlibatan pihak lain atau justice collaboratore (JC).

Penolakan ini merujuk pada fakta-fakta persidangan. "Berdasarkan fakta persidangan yang diajukan terdakwa, maka tidak dikabulkan," Ikhsan menegaskan.

Dalam perkara ini, Jaksa meyakini suap yang diberikan Asty dan Taufik bertujuan agar Bowo, selaku anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN, membantu HTK mendapatkan pekerjaan jasa pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Suap tersebut dilakukan secara bertahap, yakni pada 1 Oktober 2018 sebesar Rp 221.522.932 di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. Asty menyerahkannya melalui orang kepercayaan Bowo Sidik di PT Inersia, Indung Andriani.

Kemudian di Coffee Lounge Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan sebesar 59.587 dolar AS pada 1 November 2018. Selanjutnya, pada 20 Desember 2018, sebesar 21.327 dolar AS di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani.

Setelah itu pada 26 Februari 2018 sebesar 7.819 dolar AS di kantor PT HTK, juga melalui Indung. Pada 27 Maret 2019 sebanyak Rp 89.449.000 di kantor HTK melalui Indung. Bahkan, jaksa menyebut Asty menerima kick back sejumlah 23.977 dolar AS.

Jaksa menuntut Asty dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top