Sofyan Basir Buru-buru Teken Proyek PLTU Riau-1 Sebelum Dokumen Lengkap

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa Sofyan Basir berjabat tangan dengan Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto dalam sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/8) siang. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Terungkap Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir memang mempercepat penandatanganan dokumen Power Purchased Agreement (PPA) proyek PLTU Riau-1. Padahal sejumlah tahapan PPA belum rampung.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Independen Power Produser (IPP) PT PLN Muhammad Ahsin Sidqi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya dapat info dari Iwan Supangkat (Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Pak Sofyan Basir berkehendak tanda tangan PPA sebelum ke luar negeri, ke Eropa kalau tidak salah," kata Ahsin saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 dengan terdakwa Sofyan Basir, Senin (5/8).

Menurut Ahsin, sebelum PPA diteken seharusnya ada proses Letter of Intent (LoI) pada 17 Januari 2018, namun juga dipercepat menjadi 29 September 2017. Sofyan juga memerintahkan percepatan pembangunan PLTU Riau-1 ini lantaran proyek tersebut masuk dalam program nasional pengadaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

"Ketika rapat-rapat bersama direksi, (Sofyan mengatakan) memang perlu percepatan. Itu saja," Ahsin menambahkan.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut KPK, PPA itu dibuat maju, yaitu 6 Oktober 2017. Padahal LoI Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 perihal LoI for the Development or Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project baru diteken oleh Supangkat Iwan Santoso dan Dwi Hartono dari perwakilan konsorsium pada 17 Januari 2018.

Sofyan Basir Didakwa Beri Kesempatan Terjadinya Kejahatan Korupsi

LoI bertanggal mundur atau back date, yaitu 6 Oktober 2017, berisi antara lain masa kontrak 25 tahun dengan tarif dasar 5,4916 dolar AS per kWh dan segera membentuk perusahaan yang akan menjadi pihak penjual berdasarkan PPA.

Jaksa mendakwa Sofyan telah memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan fasilitasi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pemilik BlackGold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo dengan jajaran direksi PT PLN dalam kesepakatan kontrak.

Proyek senilai 900 juta dolar AS itu aknhirnya dikerjakan konsorsium BlackGold dan China Huadian Engineering Company Limited dengan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi, anak perusahaan PLN.

Jaksa juga menyebut Sofyan sudah mengetahui bahwa Eni dan Idrus akan mendapatkan fee dari Kotjo sebesar Rp 4,75 miliar.

Atas perbuatannya Sofyan didakwa melakukan pelanggaran Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 jo Pasal 11 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 ke-2 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top