Suap Izin Reklamasi

Penahanan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Diperpanjang 40 Hari

publicanews - berita politik & hukumGubernur Kepri Nurdin Basirun seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/7). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun untuk 40 hari ke depan.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 31 Juli 2019- 8 September 2019," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Selain Nurdin, tiga tersangka lain turut diperpanjang penahanannya. Mereka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan swasta Abu Bakar.

Keempatnya merupakan tersangka kasus suap penerbitan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut dalam proyek reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri. KPK juga menjerat Nurdin untuk kasus gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Keempat tersangka diamankan KPK saat operasi tangkap tangan pada 20 Juli 2019.

Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Adapun Edy dan Budi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-undang yang sama.

Sementara Abu Bakar yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang yang sama. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top