Suap Izin Reklamasi

KPK Periksa Walikota Batam Untuk Dalami Kasus Gubernur Kepri

publicanews - berita politik & hukumGubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Walikota Batam Muhammad Rudi sebagai saksi kasus dugaan suap izin reklamasi dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

Selain Rudi, KPK juga memanggil enam orang lainnya, mereka dari unsur anggota DPRD, Kepala Dinas, dan swasta. Keenam orang tersebut adalah anggota DPRD Kepri Iskandar, Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahmid, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Firdaus, dan Sekda Kepri Arif Fadilah. Kemudian Notaris Bun Hai dan wiraswasta Sugiarto.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Balerang, Batam," ujar Jubir KPK melalui keterangan tertulis, Jumat (26/7).

KPK Sita Dokumen Perizinan dari Kantor Dishub dan Rumah Gubernur Kepri

Pada Rabu (24/7) kemarin, KPK juga telah memanggil tujuh saksi. Pemeriksaan yang juga dilakukan di Kepri itu dilakukan pasca KPK menggeledah sembilan lokasi di Kepri pada Selasa (23/7).

KPK telah menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tahapan-tahapan izin prinsip reklamasi. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top