Suap Izin Reklamasi

Rabu, 8 Saksi Diklarifikasi Dokumen yang Disita dari Penggeledahan Kepri

publicanews - berita politik & hukumTim KPK menggeledah Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Selasa (23/7) siang. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sepanjang Selasa (23/7), KPK menggeledah sembilan lokasi di Provinsi Kepulauan Riau untuk mendalami bukti-bukti dugaan suap dan gratifiksi yang menjerat Gubernur Nurdin Basirun. Empat lokasi di kawasan Batam, empat di ibukota Tanjungpinang, dan satu tempat di Kabupaten Karimun.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, keempat lokasi di Batam adalah tiga rumah swasta dan satu rumah pejabat protokol Gubernur Kepri. Kemudian di Tanjungpinang, KPK menyisir Kantor Dinas Perhubungan, rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, Kantor Dinas Lingkungan Hidup serta Kantor Dinas ESDM.

Di Kabupaten Karimun, KPK menggeledah rumah pribadi Nurdin. Seluruh barang bukti yang disita dipastikan berkaitan dengan proses penerbitan izin prinsip reklamasi di Kepri.

"Dari 9 lokasi itu yang cukup banyak kami temukan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan proses perizinan di sana," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/7).

Rabu (24/7), KPK akan memanggil sejumlah saksi untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen atau bukti-bukti tersebut bertempat di Kepri.

"Delapan saksi yang akan diperiksa besok ada yang dari pejabat setempat dan juga dari pihak swasta," Febri menjelaskan.

KPK menetapkan NurdinĀ sebagai tersangka penerima suap bersama Budi Hartono dan Edy Sofyan. Sedangkan pengusaha Abu Bakar sebagai pemberi suap.

Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap secara bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 sebesar 5 ribu dolar Singapura dan Rp 45 juta. Kemudian pemberian selanjutnya terjadi pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan 6 ribu dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi.

Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Edy dan Budi hanya disangkakan dengan PasalĀ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU yang sama.

Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top