Kasasi Presiden Jokowi Ditolak MA

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran lahan di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel, 23 September 2015. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah. Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 tersebut diketok pada Selasa (16/7).

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengaku belum menerima data lengkap mengenai penolakan kasasi Jokowi yang diputus Majelis Hakim yang diketuai oleh Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

"Belum ada laporan kepada kami sebagai juru bicara lembaga," kata Andi saat dihubungi, Jumat (19/7).

Kasus ini bergulir ketika sekelompok masyarakat menggugat Kepala Negara pada 2016. Pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis yang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Keputrusan hakim pada 22 Maret 2017 dengan Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk itu menyatakan pihak yang bersalah, antara lain, Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian.

Selain itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jokowi dan kawan-kawan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Setali tiga uang, hakim menolak banding dan menguatkan putusan PN Palangkaraya dengan nomor perkara 36/PDT.G-LH/2017/PT PLK, pada 19 September 2017.

Jokowi diputus untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kemudian melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Presiden juga diwajibakan melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran. Lalu membuat road map (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan lingkungan;

Selain itu, mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap. Selanjutnya, memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah Kalteng membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Kalteng. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top