Skandal BLBI Terjadi Karena Misrepresentasi Aset yang Dijaminkan

publicanews - berita politik & hukumMantan Menko Ekuin Rizal Ramli usai pemeriksaannya sebagai saksi kasus BLBI di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7) (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Macetnya pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena obligor menyerahkan aset di bawah nilai kewajibannya atau misrepresentasi. Dalam kasus Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, nilai aset yang dijaminkan ternyata hanya sekitar Rp 200 juta, padahal piutang mereka Rp 4,8 triliun.


Mantan Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Rizal Ramli mengatakan, dalam pemeriksaannya tadi penyidik KPK mendalami terbitnya surat keterangan lunas (SKL) untuk Sjamsul oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasiopnal (BPPN).

"Pada dasarnya menyangkut misrepresentasi dari aset-aset yang disahkan," ujar Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7).

Pada masa krisis 1998 lalu, pemerintah melalui Bank Indonesia mengucurkan bantuan likuiditas bagi ban-bank swasta yang collapse. Nilainya mencapai Rp 144,53e6 tiliun untuk 48 bank.

Sayangnya, kata Rizal, kewajiban piutang yang akan diserahkan kepada BPPN bukan dalam bentuk tunai melainkan diganti aset. Pengusaha yang bena mereka menyerahkan aset yang bagus-bagus.

"Tapi ada juga yang bandel, bilang asetnya bagus padahal enggak atau belum clean and clear. Misalnya tanah, surat-suratnya belum jelas dimasukkan sebagai aset. Karena dibayar dengan aset, bisa masalah seperti sekarang," Rizal menjelaskan.

Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, saat itu posisi pemerintah sangat lemah hingga akhirnya memutuskan para konglomerat obligor BLBI harus menyerahkan personal guarantee atau jaminan pribadi.

"Artinya tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti pada dia, sampai cucu sampai anaknya sama cucunya enggak bisa lolos, supaya bargaining pemerintah Indonesia kuat. Saya minta waktu itu Kepala BPPN Edwin Gerungan uber semuanya yang punya utang BLBI, harus serahkan personal guarantee," ujar Rizal.

Pemerintah berikutnya kembali menghapus jaminan pribadi tersebut. Rizal mengatakan, kebijakan kembala pada penyerahan aset. "Jadi, kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain. itu masalahnya karena utang diubah jadi pembayaran aset," katanya.

KPK telah lebih dahulu menjerat eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temanggung. Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Syafruddin terbukti melakukan korupsi bersama Sjamsul dan Itjih Nursalin, serta Ketua KKSK

Namun Mahkamah Agung menganulir putusan tersebut dengan membebaskan Syafruddin. Hakim menyatakan kasus ini bukan tindak pidana umum, melainkan perdata atau tata usaha negara. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top