Skandal BLBI

Taipan Sjamsul dan Itjih Nursalim Dipanggil KPK untuk Kali Kedua

publicanews - berita politik & hukumSjamsul Nursalim. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Untuk kedua kali Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Surat panggilan sudah dikirimkan sejak 9 hari lalu ke alamat rumah pasangan tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu di Indonesia maupun Singapura.

"Kami sudah membuat surat panggilan untuk pemeriksaan tersangka SJN dan ITN," ujar Jubir KPK Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Di Indonesia, KPK mengirimkan surat ke rumah di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/7). Sementara untuk Singapura, KPK menitipkannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk diteruskan ke empat alamat di sana pada Kamis (11/9) lalu. Empat alamat tersebut adalah 20 Cluny Road, kantor pusat Giti Tire Plt Ltd di 150 Beach Road, Gateway West 9 Oxley Rise The Oaxley, dan 18C Chatsworth Rd.

KPK meminta juga KBRI menempelkan pemanggilan Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman. Permintaan bantuan pemanggilan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dilakukan juga lewat Corrupt Practices Investigation Bureau, KPK-nya Singapura, pada Rabu pekan lalu.

"Pemanggilan kedua ini juga kami umumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK pada publik, sekaligus agar pihak-pihak lain atau tersangka dapat mengetahui melalui sarana komunikasi publik ini," Febri menjelaskan.

Sjamsul dan Itjih tidak pernah mengindahkan pemanggilan KPK sejak masih berstatus saksi bagi eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Pada 28 Juni lalu, keduanya kembali dipanggil sebagai tersangka, tapi setali tiga uang.

KPK menetapkan pemilik perusahaan ban PT Gadjah Tunggal, yang berlokasi di Tangerang, itu mengemplang dana BLBI sebesar Rp 4,58 triliun. Sjamsul mendapat kucuran dana Rp 4,8 triliun saat krisis perbankan 1998 lalu, namun ia hanya menjaminkan aset senilai Rp 200 juta. Herannya, BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas. Kasus misrepresentasi inilah yang tengah disidik KPK.

"Jangan sampai nanti ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa tersangka tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Jika SJN dan ITN meyakini tidak melakukan korupsi sebagaimana yang diduga dalam perkara ini, maka KPK mengajak tersangka untuk menghadapi proses hukum secara terbuka," kata Febri. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top