Suap Pengurusan DAK

Kasus Taufik Kurniawan: dari Perkara Kecil, Akhirnya Libatkan Aktor Besar

publicanews - berita politik & hukumTaufik Kurniawan semasa masih menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus suap pengurusan DAK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan. Hakim menyatakan Taufik bersalah menerima suap dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen 2016 dan Kabupaten Purbalingga 2017.

"Kami melihat hampir seluruh dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh Hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/7).

Yang terpenting poin dari putusan tersebut, Febri menambahkan, adalah dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa. Meskipun dari sisi lamanya hukuman, pencabutan hak politik itu lebih rendah dua tahun dibanding tuntutan Jaksa KPK, dari 5 tahun menjadi 3 tahun.

Febri mengatakan, KPK berharap hukuman tambahan pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik, apalagi Taufik adalah pimpinan DPR.

"Kami harap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yang dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi," Febri menambahkan.

Selain pidana pokok, Taufik juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 4,24 miliar dan denda Rp 200 juta susider pidana kurungan 4 bulan. KPK akan membahas langkah hukum selanjutnya dengan JPU.

Kasus ini berawal dari OTT pada Oktober 2016 dengan nilai yang relatif kecil, dengan barang bukti suap Rp 70 juta. Saat itu KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri Hartanto dan PNS Dinas Pariwisata Pemkab Sigit Widodo.

Namun dalam perkembangannya, OTT ini bisa menguak korupsi yang lebih sistematis, hingga melibatkan unsur Kepala Daerah dan Pimpinan DPR dalam penyusunan anggaran. KPK juga mengenakan pasal pencucian uang terhadap korporasi PT Tradha --yang sekaligus menjadi tersangka korporasi pertama yang pernah ditangani KPK.

"Ini menjadi contoh bahwa seringkali KPK membongkar kasus-kasus dengan aktor yang besar dan nilai suap atau gratifikasi besar dari OTT yang awalnya terlihat kecil," Febri menjelaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top