Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tersangka Suap Proyek Reklamasi

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Jubir KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers, Kamis (11/7) malam. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam penerbitan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut untuk reklamasi. Proyek reklamasi ini berlokasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tahun anggaran 2018-2019.

Selain Nurdin, KPK juga menetapka tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan swasta Abu Bakar.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (11/7) malam.

Kasus ini bermula ketika Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk di bahas pada sidang paripurna DPRD Kepri. Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Saat pembahasan RZWP3K ini ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZW3K.

Pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar. Padahal, Tanjung Piayu merupakan kawasan budidaya dan hutan lindung.

Gubernur Nurdin kemudian memerintahkan kedua anak buahnya, yaitu Budi dan Edy, agar izin segera disetujui. Agar izin disetujui, ujar Basaria, Budi meminta Abu Bakar membuat proposal dengan mencantumkan membangun restoran dengan keramba ikan di bagian bawahnya.

"Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," Basaria menjelaskan.

Setelah itu Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data dukung yang dibuat Edy tidak berdasarkan analisis apapun, Edy hanya melakukan copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya.

Atas akal-akalan izin tersebut, Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy dalam beberapa kesempatan.

Pemberian uang pertama pada 30 Mei 2019 sebesar 5 ribu dolar Singapura dan Rp 45 juta. Kemudian pada 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10,2 hektar.

Pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6 ribu dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi.

KPK juga menjerat Nurdin dalam kasus menerima gratifikasi. Politikus Partai Nasdem itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Edy dan Budi disangkakan melanggar Pasal12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-undang yang sama juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Adapun Abu Bakar sebagai pemberi suap Abu Bakar dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang yang sama pula. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah11 Juli 2019 | 22:28:07

    KPK emang keren oiii. nangkepin orang terus. mudah2an negeri ini bisa jadi lebih bersih.... gak kapok kapok sih koruptornya...

Back to Top