Gratifikasi Bowo Sidik

Ditanya Proses Pengajuan DAK, Bupati Meranti Mengaku Tidak Tahu

publicanews - berita politik & hukumBupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir bergegas meninggalkan Gedung KPK susai menjalani pemeriksaan, Kamis (11/7) petang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir mengaku ia sedang cuti kampanye pemilihan bupati periode keduanya ketika terjadi kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerahnya. Untuk itulah ia menyerahkan dokumen DAK pada penyidik KPK saat diperiksa tadi.

"Saya sudah menjawab semua informasi yang dibutuhkan dan saya sudah menyerahkan dokumen (DAK) yang diperlukan," kata Bupati Irwan Nasir seusai pemeriksaannya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7) petang.

Irwan dimintai keterangan KPK sebagai saksi untuk kasus yang menjerat anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. KPK menduga salah satu sumber gratifikasi yang diterima politisi Partai Golkar itu dari jasa membantu pengurusan DAK sejumlah daerah.

Menurut Irwan, ia tidak tahu-menahu soal itu karena sudah habis masa jabatan periode pertamanya dan sedang dalam proses pencalonan kembali.

"Jadi waktu itu saya sudah habis masa jabatan, saya lagi kampanye waktu itu, makanya akhirnya saya enggak tahu kalau soal itu," ujarnya.

Irwan mengaku tidak begitu mengenal Bowo, ia lebih tahu anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir. Namun, ia menampik pernah berkomunikasi dengan adik mantan politisi Partai Demokrat M Nazaruddin itu.

"Oh iya kalau itu (Nasir) kenal, sama-sama dari Riau," Irwan menambahkan.

Menurut Jubir KPK Febri Diansyah, pemeriksaan terhadap Irwan untuk mengonfirmasi pengetahuan dan perannya dalam pengurusan DAK Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

" Serta hubungan dengan anggota DPR-RI terkait pengurusan anggaran tersebut," Febri menjelaskan.

Diketahui, Bowo menerima suap dan gratifikasi total Rp 8 miliar. Selain imbalan atas bantuannya dalam kerja sama pengapalan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia, uang tersebut juga didapat Bowo dari banyak pihak lainnya. 

Disebut-sebut Bowo juga mendapatkan gratifikasi dari Menteri Perdagangan, kepala daerah yang ia bantu pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top