Skandal BLBI

KPK Dalami Proses Terbitnya SKL untuk BDNI

publicanews - berita politik & hukumLaksamana Sukardi usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana BLBI, di Gedung KPK, Rabu (10/7) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidikan kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus didalami KPK, terutama pada proses terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Hari ini KPK memeriksa empat saksi yang memiliki informasi tersebut.

Keempatnya adalah mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Muhammad Surya Yusuf, mantan Deputi Kepala BPPN Farid Harianto, serta Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. 

Mereka dimintai keterangan untuk tersangka pemegang saham pengendali BDNI) Sjamsul Nursalim.

"Kepada para saksi, tim mengonfirmasi pengetahuan dan peran saksi-saksi terkait dengan proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI sesuai kapasitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (10/7).

Febri menambahkan, pemeriksaan Glen Yusuf untuk mendalami rangkaian proses mulai dari pengambilalihan pengelolaan BDNI dan tanggung jawab Sjamsul dalam penyelesaian kewajibannya. Pada saat itu Glen adalah Ketua BPPN.

"Permintaan agar Sjamsul Nursalim menambah aset untuk mengganti kerugian karena adanya misrepresentasi atas kredit petambak saat itu termasuk adanya penolakan dari Sjamsul," Febri menjelaskan.

Sementara kepada mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, penyidik mengkonfirmasi dalami posisinya sewaktu menjadi anggota di Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Lembaga dibentuk untuk mengawasi kerja BPPN dalam mengejar pengembalian pinjaman para obligor BLBI.

"Penyidik mendalami apa yang ia ketahui dalam posisi di KKSK terkait dengan proses menuju penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim," kata Febri.

Dari pemeriksaan saksi-saksi ini memperkuat bukti dugaan korupsi yang dilakukan tersangka Sjamsul dan istrinya Itjih. KPK menduga keduanya melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani tambak PT Dipasena sebesar Rp 4,8 triliun.

Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD), disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar. 

Atas perbuatan tersebut, keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top