Skandal BLBI

Laksamana Masih Dikonfirmasi Soal Surat Lunas untuk Sjamsul Nursalim

publicanews - berita politik & hukumLaksamana Sukardi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus skandal BLBI, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengatakan pemeriksaannya hari ini masih seputar penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Seperti diketahui, dana yang dikucurkaqn untuk tersangka pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim bermasalah, meskipun BPPN telah menerbitkan SKL tersebut.

"Saya kira kalian (jurnalis) sudah tahu ya tentang pemeriksaan ini. (Pemeriksaan) itu untuk Sjamsul Nursalim," ujar Laksamana seusai pemeriksaan, di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7).

Menteri era Presiden Megawati Soekarnoputri itu enggan membeberkan soal materi pemeriksaannya. Ia mengaku tidak banyak yang ditanyakan penyidik KPK.

"Hanya konfirmasi beberapa," ia menambahkan. Hari ini bukan pemeriksaan pertama Laksamana sebagai saksi dalam skandal BLBI ini.

Laksamana menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum, apakah terdapat tindak pidana atau sekadar pelanggaran administrasi. Ia merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Saya serahkan ke penegak hukumlah. Kan saya bukan penegak hukum," kata mantan pejabat yang mengangkat Syafruddin sebagai Kepala BPPN tersebut.

KPK diketahui telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara Syafruddin.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun menyusul terbitnya SKL oleh BPPN tersebut. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top