Skandal BLBI

MA Nyatakan Syafruddin Tidak Bersalah dan Harus Bebas Hari Ini

publicanews - berita politik & hukumSyafruddin Arsyad Temenggung usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 24 September 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutus bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, Syafruddin tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan.

Terdakwa sebelumnya divonis 13 tahun dalam sidang Tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta dan dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 15 tahun.

"Mengabulkan permohonan kasasi dan melepaskan dari segala tuntutan hukum," ujar Abdullah dalam konferensi pers di Gedung MA, Jalan Meda Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/7). "Majelis juga memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan," ia menambahkan.

MA menganulir seluruh keputusan hakim baik di Pengadilan Tipikor ataupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Syafruddin pun harus dibebaskan sejak hari ini.

Keputusan MA ini berbeda dengan vonis hakim sebelumnya yang menyebutkan Syafruddin terbukti bersalah menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira. Padahal, pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya dan menjadikannya seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.

BDNI yang berstatus Bank Beku operasi (BBO) dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang hanya menguntungkan Sjamsul Nursalim.

Pengadilan Tipikor memvonis Syafruddin bersalah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,5 triliun. Putusan hakim juga mempersalahkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top