Eks Kades Pagelaran Dipanggil KPK Soal Rachmat Yasin Minta Lahan 20 Ha

publicanews - berita politik & hukumRachmat Yasin saat masih tersangka kasus korupsi tukar menukar lahan hutan di Sentul, Bogor, pada 2014 silam. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mendalami kasus suap dan gratifikasi mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, hari ini KPK memeriksa eks Kepala Desa Pagelaran Usup. Pemeriksaan Usup yang juga kontraktor ini bersamaan dengan swasta Muhammad Suhendra.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya kepada media, Jumat (28/6).

Kemarin, KPK juga memeriksa sejumlah saksi pegawai negeri sipil saat Rachmat masih menjadi bupati dua periode. Mereka adalah Sekretaris Daerah Bogor Burhanudin, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor M Amin Arsyad, dan PNS di kantor Camat Jonggol M Odan. Febri mengatakan penyidik KPK mengonfirmasi soal tanah yang diduga menjadi bagian gratifikasi yang diterima kakak Bupati Bogor sekarang Ade Yasin itu.

"KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan proses dan mekanisme hibah tanah seluas 20 hektare yang diduga menjadi gratifikasi untuk tersangka RY sebagai Bupati Bogor," kata Febri, Kamis (27/6)

Tanah 20 hektare tersebut diterima Rachmat dari pemilik Pondok Pesantren dan Kota Santri di Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol. Rachmat memintanya dari pemilik lahan dengan imbalan ia memuluskan izin pendirian ponpes tersebut.

KPK juga menjerat politisi PPP itu atas kasus dugaan 'memalak' dan 'menyunat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp 8,9 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan Rachmat untuk biaya operasional dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Atas perbuatannya itu, Rachmat Yasin disangka melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Rachmat Yasin sendiri baru bebas dari penjara pada 8 Mei 2019 lalu, dalam kasus suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 Hektare.

Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Kasusnyya diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 Mei 2014. Bersama dengannya, KPK juga memproses hukum terhadap swasta FX Yohan Yap, KepaIa Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin, dan Komisaris Utama PT Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top