Panggil Sejumlah Saksi, KPK Dalami Suap dan Gratifikasi eks Bupati Bogor

publicanews - berita politik & hukumRachmat Yasin saat menjalani sidang kasus suap alih fungsi hutan di Pengadilan Tipikor Bandung, 6 November 2014. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogo Burhanudin dipanggil KPK dalam kasus dugaan penyunatan anggaran dan gratifikasi eks Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Dipanggil sebagai saksi untuk RY (Rachmat Yasin)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (27/6).

Selain Burhanudin, KPK juga memanggil pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Bogor M Amin Arsyad dan PNS di kantor Camat Jonggol M Odan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rachmat Yasin dalam kasus dugaan 'memalak' dan 'menyunat' satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp 8,9 miliar. Setiap SKPD memberikan setoran berbeda dana Rachmat Yasin.

Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RSUD, upah pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada rekanan yang memenangkan tender.

Uang tersebut digunakan Yasin untuk biaya operasional dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif 2013 dan 2014. Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah 20 hektare di Jonggol dan mobilToyota Velflre senilai Rp 825 juta.

KPK menjerat Yasin dengan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Yasin sendiri baru bebas dari penjara pada 8 Mei 2019 lantaran terjerat kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Ia divonis 5 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses swasta FX Yohan Yap, KepaIa Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin, dan Komisaris Utama PT Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top