Rommy dan Tahanan Korupsi Serahkan Dua Surat Keluhan ke KPK

publicanews - berita politik & hukumSurat keluhan Rommy dan para tahanan KPK tentang fasilitas rutan. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy kembali mengeluhkan fasilitas di rumah tahanan (rutan) KPK. Menurutnya, bukan hanya ia seorang yang menyoal buruknya fasilitas rutan, namun juga dialami sejumlah tahanan kasus korupsi lainnya.

Sebagai bentuk protes, Rommy memberikan surat kepada awak media yang berisi poin-poin dan ditandatangani para tahanan. Rommy sendiri adalah tersangka kasus dugaan suap dalam jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

"Saya mau kasih ini, ini surat yang disampaikan oleh teman-teman penghuni rutan, ada dua, ada tiga rangkap, silakan dibagi saja," ujar Rommy sebelum menjalani pemeriksaan di depan lobi Gedung KPK, kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).

Mantan Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu menegaskan, apa yang pernah ia keluhkan soal buruknya fasilitas rukan KPK berasal dari sesama tahanan koruptor. "Jadi saya sebenarnya hanya menyuarakan saja," Rommy menambahkan.

KPK: Rommy Memang Kerap Mengeluh

Pagi tadi, Rommy mengaku juga telah menyampaikan surat keluhan para tahanan kepada perwakilan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham. Saat itu ada staf Ditjen PAS melakukan inspeksi mendadak di Rutan K-4 KPK.

"Sudah kami sampaikan juga. Semoga ada segera tindak lanjut," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Surat yang diberikan Rommy itu dua rangkap, yakni tertanggal 6 Januari 2019 dan 29 Januari. Surat itu ditandatangan oleh 22-28 tahanan. Kedua surat yang ditujukan pada pimpinan KPK, Kepala Pengawas Internal KPK, dan Kepala Rutan KPK itu berisi keluhan yang berbeda.

Berikut poin-poin yang ada dalam surat Rommy dan kawan-kawan tersebut:

Tanggal 6 Januari 2016
Perihal: Pemberlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah kegiatan lainnya

1. Pembelakuan pemborgolan pada waktu salat Jumat dan kebaktian
2. Pelarangan melaksanakan ibadah kebaktian bagi warga rutan beragama Nasrani
3. Pemberlakuan pemborgolan pada waktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit.

"Dengan ketiga alasan tersebut di atas, kami meminta pimpinan KPk agar mencabut aturan pemborgolan tersebut. Seandainya harus diterapkan maka harus pula secara selektif dan tertentu bagi mereka yang dapat mengganggu keamanan serta kelancaran proses hukum di KPK dan pengadilan."



Tanggal, 29 Januari 2019
Perihal: perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Rutan KPK

Sejak awal tahun 2019, rutan KPK dipimpin oleh kepala rutan yang baru. Sejak itu kami tahanan rutan KPK telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi:

1. Terkait pelaksanaan ibadah (salat Jumat dan kebaktian)
2. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap keluarga yang akan melaksanakan haknya untuk mengunjungi kami di Rutan KPK.
3. Mempersulit perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit yang perlu tindakan medis/pengobatan yang cepat.
4. Tindakan kepala Rutan yang tidak komunikatif dan cenderung mengambil tindakan sepihak.
5. Tindakan kepala Rutan melakukan penyitaan alat listrik pemanas (bukan kompor) yang sebelumnya telah diijinkan oleh pemimpin KPK dan kepala Rutan.

Oleh karena itu kami menyampaikan permintaan kepada komisioner KPK dan kepala Rutan KPK sebagai berikut:

1. Kepala Rutan KPK dalam Pelaksanaan Tugasnya harus mangacu pada peraturan Perundang-undangan khususnya PP Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), serta memperlakukan warga Rutan KPK secara manusiawi agar dapat tercipta suasana Rutan yang harmonis sebagaimana telah kami rasakan sebelumnya.
2. Segera memberikan fasilitas pemanas listrik sederhana yang telah disita dan memperbaiki/menyediakan fasilitas penyimpanan makanan yang memadai sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 58 Tahun 1999 serta sepenuhnya membantu warga Rutan KPK untuk melaksanakan ibadah puasa (Pasal 13 dan Pasal 31 PP No. 58 Tahun 1999).
3. Memperbanyak frekuensi kunjungan keluarga dari empat kali dalam seminggu menjadi empat hari dalam seminggu, sehingga pengiriman makanan yang telah menjadi hak warga Rutan KPK dapat lebih banyak dan mengurangi kemungkinan makanan menjadi basi. Perlu kami sampaikan bahwa hanya di Rutan KPK yang dibatasi kunjungan keluarga hanya dua kali dalam seminggu. Di Rutan atau Lapas lainnya seperti di Polres, Kejaksaan dan Lapas frekuensi hari kunjungan adalah empat sampai lima kali dalam seminggu.
(han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top