Wakil Ketua Komisi VI DPR Dicecar Soal Pembahasan Lelang Gula

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haikal usai menjalani pemeriksaan untuk kasus yang menjerat Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Haikal mengatakan, rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan membahas tentang Peraturan Menteri Perdagangan soal gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan KPK terhadap Bowo Sidik Pangarso.

"Terkait lelang gula," ujar Haikal usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk koleganya di DPR Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Haikal mengatakan, penyidik KPK juga akan mengonfirmasi pada anggota Komisi VI lainnya. "Iya memang beberapa temen-temen mungkin akan dipanggil lagi," ia menambahkan,

Kemarin, KPK telah memanggil dua anggota Komisi VI, yakni Inas Nasrullah Zubi dan Nasril Bahar. Keduanya juga dicecar soal rapat kerja membahas aturan gula rafinasi. Komisi VI memiliki ruang lingkup tentang industri, investasi dan persaingan usaha. Adapun Mitra Komisi VI di DPR yakni Kemendag dan BUMN.

"Materi dalam rapat itu menjadi poin yang kami klarifikasi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa (18/6).

KPK Sita Dokumen Perdagangan Gula dari Ruang Menteri Enggartiasto

Bowo merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Diduga, Bowo Sidik telah menerima tujuh kali hadiah atau suap dari Humpuss yakni sekitar Rp 1,5 miliar.

Selain suap, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari Humpuss dan pihak lainnya dengan total Rp 8 miliar. Uang tersebut digunakan Bowo untuk serangan fajar pada pemilu kemarin.

Pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk, pernah mengatakan bahwa uang 'serangan fajar' tersebut antara lain berasal dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Bowo Sidik juga pernah menyampaikan bahwa Rp 2 miliar diantara barang bukti gratifikasi itu dari Enggar.

Pengacaranya yang baru Humisar Sahala Panjaitan kemudian 'merevisi' keterangan tersebut.

Pada 29 April 2019, tim KPK menggeledah ruang kerja Enggar dan menyita sejumlah dokumen terkait perdagangan gula. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top