Suap Proyek PLTU Riau-1

Pencabutan Praperadilan Sofyan Basir Dikabulkan

publicanews - berita politik & hukumDirektur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir berjalan meninggalkan Gedung KPK, usai diperiksa dan ditahan pada Selasa (28/5). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan yang diajukan Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir. Sebelumnya, Sofyan mengajukan gugatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim tunggal PN Jaksel Agus Widodo mengatakan, permohonan pencabutan dilayangkan Sofyan pada 22 Mei 2019. PN Jaksel kemudian menerima permohonan tersebut pada 24 Mei 2019.

"Menyatakan permohonan praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jaksel Nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. dinyatakan dicabut," ujar Agus Widodo saat membacakan putusan pada Senin (17/6).

Alasan pencabutan praperadilan karena Sofyan ingin fokus ke pokok perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Seperti diketahui, Sofyan diduga menerima sejumlah uang atas kontrak kerja sama antara PLN dengan konsorsium BlackGold Natural Resources untuk mengerjakan pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga mantan Dirut Bank BRI itu menerima jatah seperti terpidana Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim menyatakan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani dan eks Sekjen Golkar Idrus Marham mendapatkan bagian Rp 2,250 miliiar dari BlackGold --meskipun Idrus tidak sempat menikmatinya.

Sofyan yang sudah mundur sebagai direktur utama perusahaan setrum negara itu ditahan KPK pada 28 Mei 2019 lalu. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top