Skandal BLBI

KPK Kejar Aset Sjamsul Nursalim

publicanews - berita politik & hukumSjamsul Nursalim, saat kasusnya masih ditangani Kejaksaan Agung. (Foto: Isitmewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih sebagai tersangka, KPK kini mengejar aset-aset obligor pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut. KPK melakukan ini untuk memulihkan kerugian negara Rp 4,58 triliun yang pernah dikucurkan untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul.

"Pengejaran asetnya itu pasti kami lakukan untuk memaksimalkan asset recovery. Berapa maksimalnya, tentu Rp 4,58 triliun tersebut," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/6). 

Meskipun berdomisili di Singapura, keduanya diketahui memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang properti, batubara, dan ritel di Indonesia. Salah satunya PT Gajah Tunggal, yang memiliki anak usaha PT Softex Indonesia (pembalut wanita), PT Filamendo Sakti (produsen benang), dan PT Dipasena Citra Darmadja (tambak udang, sewa gudang). Sjamsul juga diduga memiliki saham mayoritas di Mitra Adiperkasa, yang menaungi sejumlah merk ternama seperti Sogo, Zara, Sport Station, Starbucks, hingga Burger King.

KPK belum mau membeberkan aset-aset milik taipan ini yang tengah diincar. Yang pasti, Febri menambahkan, aset tersebut telah teridentifikasi KPK. 

"Rincian dari aset-aset atau tempat atau lokasi itu masih bagian dari informasi teknis penyidikan yang belum bisa kami sampaikan pada publik. Mungkin nanti selengkapnya di persidangan akan disampaikan," katanya. 

Penetapan tersangka terhadap pasangan pengusaha ini merupakan pengembangan dari perkara Syafruddin Arsyad Temenggung. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Hakim menyatakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk BDNI menguntungkan Sjamsul dan Itjih sebesar Rp 4,58 triliun.

KPK menjerat keduanya Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top