Suap Proyek PLTU Riau-1

Sofyan Basir Segera Hadapi Pengadilan

publicanews - berita politik & hukumSofyan Basir usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/6) sore, dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir segera menghadapi meja hijau. KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Dirut Bank BRI tersebut.

"Penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum, sehingga proses hukum berikutnya berada pada lingkup kewenangan JPU KPK (Pelimpahan Tahap 2)," ujar Jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Dalam proses penyidikan terhadap Sofyan sejak 22 April 2019, Febri menambahkan, KPK telah memeriksa 74 orang saksi dari berbagai unsur. "Dalam waktu dekat tim KPK akan menyiapkan dakwaan dan berkas-berkas untuk proses lebih lanjut. Persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," katanya.

Penasihat hukum Sofyan, Susilo Aribowo, menyebut kliennya telah diperiksa secara lengkap. Tim penyidik bersikap profesional dan baik hingga berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU.

"Jadi pada intinya pemeriksaannya cepat belum 20 hari sudah terselesaikan, Saya terima kasih juga kepada KPK untuk mempercepat juga proses ini," ujar Susilo seusai mendampingi Sofyan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, pukul 14.57 WIB.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan membantu atau bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo. Sofyan dijanjikan imbalan sama besar dengan Eni dan Idrus menyusul disepakatinya kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PLN yang meminta proyek PLTU Riau-1 masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes Kotjo akhirnya mencari bantuan agar bisa berkoordinasi dengan PLN.

KPK menduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni, dan Kotjo untuk membahas proyek dengan investasi 900 juta tersebut.

Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek tersebut. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top