Skandal BLBI

Sjamsul dan Itjih Tidak Kooperatif, KPK akan Gelar Sidang In Absentia

publicanews - berita politik & hukumDemo mahasiswa menuntuk Kejaksaan Agung menyita aset Sjamsul Nursalim, Oktober 2018. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar penyidikan secara in absentia bila taipan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih tidak kooperatif. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kemarin.

Diketahui, pemilik saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang sudah ambruk itu tidak pernah mengindahkan panggilan KPK sejak masih menjadi saksi. Keduanya menetap di Singapura. Ia terakhir kali muncul di muka umum saat melayat konglomerat Liem Sioe Liong di Mount Vernon Parlour, Singapura, pada 18 Juni 2012.

"Kami sudah memberikan panggilan yang wajar berkali-kali, formal dan informal. Bukan hanya di kediaman di Indonesia, tapi juga kantor perusahaan yang dianggap berafiliasi dengan kedua tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin (10/6) sore.

Pengadilan in absentia dalam kasus korupsi diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal tersebut menyatakan, 'Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya'.

Laode mengingatkan, pengadilan in absentia dapat merugikan Sjamsul dan Itjih karena keduanya tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Untuk itu, KPK mengimbau kembali pemilik perusahaan manufaktur produsen ban PT Gajah Tunggal itu agar kooperatif.

"Saya sekali lagi berpikir sebaiknya kepada yang bersangkutan bisa membela hak-haknya di pengadilan," Laode menandaskan.

Sebelumnya KPK telah lebih dahulu menjerat eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temanggung. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa Syafruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama Sjamsul dan Itjih, serta Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti.

Menurut Hakim, Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang Sjamsul pada 2004. Penerbitan SKL tersebut menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top