Sjamsul Nursalim dan Istrinya Itjih Tersangka Skandal BLBI

publicanews - berita politik & hukumKonferensi pers penetapan tersangka terhadap Sjamsul Nur Salim dan istrinya Itjih dalam kasus skandal BLBI, di Gedung KPK, Senin (10/6) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"SN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim) disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6).

Saut menambahkan, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus BLBI yang menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam perkara ini diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp 4,58 triliun.

Sjamsul dan Itjih sendiri sudah dipanggil KPK sebanyak tiga kali, yakni dua kali pada Oktober 2018 dan sekali pada Desember 2018. Namun keduanya tidak pernah memenuhi panggilan.

"KPK memandang telah berupaya memanggil dan memberikan kesempatan yang cukup pada Sjamsul Nursalim dan istri untuk memberikan keterangan dari perspektif yang bersangkutan di KPK. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan," Saut menjelaskan.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, ujar Saut, pada 17 Mei 2019 KPK telah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat dikirimkan ke tiga lokasi di Singapura dan satu alamat di Indonesia. Selama proses penyidikan sejak 13 Mei 2019, KPK telah memeriksa 3 orang Saksi dari pihak swasta.

KPK mengingatkan pada para tersangka jika miliki itikad baik agar bersikap koperatif dengan proses hukum ini.

Saut menegaskan, KPK akan memanggil tersangka secara patut sekaligus sebagai pemenuhan hak dan ruang tersangka untuk memberikan Informasi atau bahkan sangkalan. Jika hak tersebut tidak digunakan, KPK akan menyidik kasus ini secara in absentia alias tanpa kehadiran tersangka.

"Namun jika ruang tersebut tidak digunakan, KPK akan terus melakukan penyidikan dan proses hukum lanjutan sesuai hukum acara yang berlaku," ujar Saut.

KPK juga mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum sehingga tidak terdapat upaya-upaya menghambat penanganan perkara ini. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top