KPK Dalami Masuknya Proyek PLTU Riau-1 ke Dalam RUPTL PLN

publicanews - berita politik & hukumDirut Pertamina Nicke Widyawati usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6) pukul 13.12 WIB. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengaku masih dikonfirmasi soal tupoksinya sewaktu menjadi petinggi di PLN. Diketahui sebelum menjadi bos perusahaan migas pelat merah itu Nicke pernah menjabat sejumlah posisi strategis perusahaan setrum negara.

Hal tersebut diungkapkan Nicke usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"Pemeriksaannya hampir sama dengan yang dulu, ditanya seputar tupoksi sebagai Direktur Perencanaan (PLN)," ujar Nicke di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6). Penyidik, ia menambahkan, juga menanyakan soal Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga membantu atau bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PLN yang pada pokoknya memohon pada agar memasukan proyek PLTU Riau-1 ke dalam RUPTL. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan.

Penyidik KPK menduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni, dan Kotjo untuk membahas proyek senilai 900 juta dolar AS tersebut. Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek tersebut.

Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Namun Sofyan tetap memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke dalam RUPTL PLN.

Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top