Gonjang Ganjing Gugatan Praperadilan Sofyan Basir

publicanews - berita politik & hukumSofyan Basir saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPL, Jakarta, Jumat (31/5) siang. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hingga saat ini KPK belum menerima surat resmi pencabutan gugatan praperadilan Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir. Bahkan yang terjadi tersangka kasus dugaan suap dalam proyek PLTU Riau-1 itu menunjuk kuasa hukum baru.

"Belum ada pencabutan praperadilan dengan tersangka SFB tersebut, justru yang diterima penyidik adalah surat yang menyatakan bahwa SFB menunjuk kuasa hukum yang lain," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (31/5).

Menurut Febri, tidak yang yang baru dalam gugatan praperadilan Sofyan. Ia menyoal penetapannya sebagai yang bersamaan dengan proses penyidikan sehingga tidak sah.

KPK, Febri menambahkan, memiliki undang-undang khusus sebagaimana diatur di Pasal 44 UU KPK. Poses pencarian bukti keterlibatan Sofyan, ujar Febri, sudah dilakukan sejak penyelidikan.

"Defenisi tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," ia menjelaskan.

Terlebih kasus mantan Dirut BRI ini masih satu rangkaian dengan perkara yang menjerat tersangka sebelumnya, yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Ketiganya pun telah dinyatakan bersalah dan divonis berbeda-beda.

"Bahkan merupakan praktik yang wajar dalam sejumlah perkara ketika di putusan hakim disebutkan secara tegas bahwa sejumlah barang bukti dalam sebuah perkara digunakan untuk perkara lainnya," kata Febri.

Meski demikian, Febri memastikan KPK siap menghadapi gugatan praperadilan ini. Di sisi lain, KPK juga tengah mematangkan bukti keterlibatan Sofyan dalam dugaan menerima suap proyek PLTU Riau-1.

"Tentu saat ini penyidik fokus menangani perkara pokok dengan tersangka SFB tersebut," ujar Febri.

Terpisah, kuasa hukum Sofyan, yakni Soesilo Aribowo, tegas menyatakan gugatan praperadilan telah dicabut. Ia membantah kabar mengenai penunjukan kuasa hukum lain untuk menghadapi sidang lanjutan praperadilan pada 17 Juni 2019 mendatang.

"Koordinasi terakhir kan dicabut kemarin. Saya lupa tanggalnya, tapi sudah dicabut ya. Sudah. Memang saya dengar KPK belum dapatkan surat dari pengadilan tapi saya sudah berikan tembusan juga ke KPK bahwa kami mencabut," ujar Soesilo usai mendampingi Sofyan menjalani pemeriksaan, kemarinn. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top