Inkrah, Eks Bupati Malang Dieksekusi ke Lapas Porong

publicanews - berita politik & hukumMantan Bupati Malang Rendra Kresna seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, 24 April 2019. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Bupati Malang Rendra Kresna akan menjalani masa pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Porong, Jawa Timur. KPK melakukan eksekusi penahanan karena status hukumnya telah inkrah.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis (9/5) lalu memvonis Rendra hukuman 6 tahun penjara. Hakim menyatakan politisi Partai Nasdem itu bersalah menerima suap dan gratifikasi dari pengerjaan proyek di Kabupaten Malang.

Selain Rendra, KPK juga mengeksekusi 12 mantan anggota DPRD Kota Malang. Mereka menjalani vonis 4 hingga 5 tahun dalam kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang 2015.

"Eksekusi tersebut dilakukan dalam dua hari kemarin, Rabu (22/5) sampai Kamis (23/5), ke tiga lapas yang berbeda," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (24/5).

Rinciannya adalah enam terpidana ditempatkan di Lapas Porong, yakni Rendra Kresna dan lima anggota DPRD Kota Malang masing-masing Hadi Susanto, Sugiarto, M Fadli, Samsul Fajri, dan Afdhal Fauza.

Sementara empat orang lainnya dimasukkan ke Lapas Malang, yaitu anggota DPRD Ribut Harianto, Imam Ghozali, Indra Tjahyono, dan Bambang Triyoso.

Sedangkan tiga orang diesekusi ke Lapas Wanita Malang, yakni anggota DPRD Een Ambarsari, Asiana Irianti, dan Diana Yanti.

"Para terpidana ini dieksekusi setelah pengadilan menjatuhkan putusan hingga berkekuatan hukum tetap dalam perkara suap terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015," ujar Febri.

Febri mengingatkan, proses hukum para terpidana ini bisa menjadi pelajaran bagi para kepala daerah dan anggota Dewan saat ini ataupun yang baru terpilih dalam Pemilu 2019 agar menegakkan integritas.

"Permintaan 'uang pelicin', 'ketok palu' atau apapun namanya serta pemberian uang oleh kepala daerah sama-sama bisa diproses karena melanggar ketentuan Undang-undang Tipikor," Febri menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top