KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Bea Cukai dan KKP

publicanews - berita politik & hukumKonferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Bea Cukai dan KKP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat sejak Kamis pekan lalu, KPK akhirnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit kapal. Pengadaan Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FCB) tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidlkan Ditjen Bea Cukai Tahun Anggaran 2013-2015, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama Amir Gunawan (AMG).

"Dugaan kerugian keuangan negara Rp 61.540.127.782," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5) siang.

Perkara ini bermula ketika pada November 2012, Setjen Ditjen Bea Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Setjen Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal Patroli Cepat berjenis FPB 28 m, 38 m, dan 60 m.

Dari pengadaan tersebut, Ditjen Bea Cukai mendapat alokasi anggaran Rp 1,12 triliun untuk tahun jamak 2013-2015.

"Dalam proses lelang, IPR diduga memutuskan menggunakan metode pelelangan terbatas untuk Kapal Patroli Cepat 28 meter dan 60 meter, dan pelelangan umum untuk kapal patroli cepat 38 meter," Saut menjelaskan.

Saut menambahkan, saat lelang Kapal Patroli Cepat 38 meter, Istadi Prahastanto diduga mengarahkan panitia lelang untuk tidak memilih perusahaan tertentu. 

"Setelah pengumuman lelang, IPR sebagai PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp 1,12 triliun," kata Saut.

Ketika dilakukan uji coba kecepatan, 16 kapal patroli tersebut tidak dapat mencapai kecepatan sesuai ketentuan. Kapal juga tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan dalam kontrak. 

Meskipun tidak memenuhi syarat, namun pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembelian dengan pembayaran. Saut menjelaskan, 9 unit dari 16 kapal tersebut dikerjakan oleh PT Daya Radar Utama. Kesembilan kapal tersebut 5 unit berukuran 28 meter (Kapal BC 20009 sampai dengan BC 20013) dan 4 unit FPB berukuran 38 meter (Kapal BC 30004 sampai dengan BC 30007).

Selama proses pengadaan KPK menduga Istadi dan kawan-kawan menerima 7 ribu Euro sebagai Sole Agent Mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat. 

"Diduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan 16 kapal patrol cepat ini sekitar Rp 117, 7 miliar," ujar Saut.

Istadi, Aris Rustandi, dan Amir Gunawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara pada perkara kedua, pengadaan 4 kapal SKIPI pada KKP ada dua orang tersangka, yakni Aris Rustandi (ARS) selaku PPK dan Amir Gunawan yang juga jadi tersangka di kasus Bea Cukai.

Kasus ini bermula ketika pada Oktober 2012, Menteri KKP menetapkan DRU sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Kapal SKIPl dengan nilai penawaran Rp 558.531.475.423 (58.307.789 dolar AS).

Saut mengatakan, pada Januari 2013, Aris dan pihak DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPl Tahap I. Pada Februari 2015, ARS dan Tim Teknis melakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) ke Jerman. "Untuk kegiatan tersebut PPK dan Tim Teknis diduga menerima fasilitas dari PT. DRU sebesar Rp 300 juta," ujarnya.

Lalu pada April 2016, Aris melakukan serah terima 4 kapal SKIPI bernama ORCA 01 sampai dengan ORCA 04. Berita Acara ditandatangani Amir Gunawan yang menyatakan pembangunan Kapal SKIPI telah selesai 100 persen.

"ARS telah membayar seluruh termin kepada PT. DRU senilai 58.307.788 dolar atau setara Rp 744.089.959.059. Padahal, diduga biaya pembangunan 4 unit kapal SKIPI hanya Rp 446.267.570.055," Saut mengungkapkan.

Keempat unit kapal SKIPI tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi, diantaranya: kecepatan, panjang kapal kurang 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal lain.

"Diduga kerugian keuangan negara dalam pengadaan 4 Unit Kapal SKIPI sekurang kurangnya sebesar Rp 61.540.127.782," ujar Saut.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top