Agus Marto Lemparkan Pengelolaan Anggaran e-KTP pada Mendagri

publicanews - berita politik & hukumMantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai pemeriksaan sebagai saksi bagi Markus Nari, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/5) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengklaim telah menjalankan tupoksinya dalam proses penganggaran proyek KTP elektronik atau e-KTP. Pengelolaan anggaran pun sepenuhnya wewenang Menteri Dalam Negeri.

Merujuk pada UU Keuang Negara Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004, ia melemparkan masalah ini kepada Mendagri saat itu, yakni Gamawan Fauzi.

"Itu jelas sekali wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan dan menteri teknis, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Bahwa Menteri Keuangan itu adalah sebagai pengelola fiskal atau bendahara umum negara," ujar Agus seusai diperiksa untuk berkas perkara Markus Nari, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/5).

Menurutnya, dalam kasus ini Mendagri adalah pengguna anggaran yang merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas anggaran.

Agus yang beberapa kali menjadi saksi megakorupsi e-KTP, baik di KPK maupun Pengadilan Tipikor, mengatakan Mendagri juga sepenuhnya berwenang membuat kontrak dan membayar atas kontrak proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

"Pelaksanaan itu termasuk saat penunjukan kontrak, pada saat akan pembayaran, mengeluarkan semua surat perintah membayar. Itu semua dilakukan kemendagri," ujar eks Gubernur Bank Indonesia itu.

Kemendagri kemudian membahas bersama DPR mengenai penggunaan anggaran. Agus mengatakan, mengenai anggaran e-KTP menggunakan kontrak tahun jamak tidak ada yang salah. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top