Suap Pembahasan APBD

Sekda Malang Cipto Waluyo Segera Diadili

publicanews - berita politik & hukumSekda Malang Cipto Waluyo seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD Kota Malang dengan tersangka Sekda Cipto Waluyo telah rampung dilakukan KPK. Cipto akan segera adili.

"Hari ini sudah dilakukan proses tahap dua artinya penyidikan sudah selesai untuk tersangka CW," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5).

Sejauh ini penyidik memeriksa sekitar 63 saksi, mulai dari unsur Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, sejumlah anggota DPRD, PNS, dan pihak swasta.

"Jadi dalam waktu sekitar tujuh hari setelah hari ini, penuntut umum akan menyiapkan dakwaannya dan segera akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tipikor pada PN Surabaya," Febri menambahkan.

Cipto bersama-sama Walikota Moch Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono memberi hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P kepada Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono dan anggota DPRD lainnya. 

Pada pelaksanaan APBD 2015 terdapat Sisa Anggaran Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) atas pelaksanaan APBD 2015. Agar SILPA tersebut dapat digunakan, maka perlu dibuat APBD Perubahan.

Pada pertengahan Juni hingga Juli 2015, dilakukan pembahasan APBDP tersebut. Walikota Anton saat itu memerintahkan Cipto untuk berkoordinasi dengan Jarot Edy Sulistyono dan Arief Wicaksono terkait dengan penyiapan 'ubo rampe', yakni uang untuk anggota DPRD untuk persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD. 

Dalam koordinasi tersebut, Arief Wicaksono menyampaikan kepada Cipto bahwa jatah Dewan sekitar Rp 700 juta. 

Cipto diduga memerintahkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengumpulkan dana atas perintah Walikota Malang. Selain itu, Cipto diduga juga memerintahkan untuk mengumpulkan uang Rp 900 juta dari rekanan.

KPK menjerat Cipto dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Dalam kasus ini, Cipto merupakan tersangka ke-45. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top