KPK Sita 18 Dokumen Risalah Rapat Bowo Sidik di DPR

publicanews - berita politik & hukumSekjen DPR Indra Iskandar usai menjadi saksi kasus suap pengapalan pupuk dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK, Kamis (15/5). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mendalami kasus Bowo Sidik Pangarso, KPK menyita 18 dokumen risalah rapat di Komisi VI DPR. Dokumen-dokumen tersebut diminta penyidik dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

"Saya tadi dimintai keterangan oleh penyidik KPK berhubungan dengan kasus anggota DPR, pak Bowo Sidik Pangarso," ujar Indra seusai pemeriksaannya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5).

Indra dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap dalam kerja sama pengapalan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Adapun Bowo Sidik adalah tersangka dugaan menerima suap dari Manajer Pemasaran HTK Asty Winasti.

Penyidik KPK, kata Indra, juga engkonfirmasi absensi rapat-rapat Komisi VI DPR yang dihadiri oleh beberapa BUMN.

"Beberapa risalah rapat yang dipimpin oleh Pak Bowo dan dihadiri oleh Pak Bowo tidak sebagai pimpinan Komisi VI juga diminta. Disita oleh KPK," Indra menjelaskan.

Sebanyak 18 dokumen dan risalah rapat tersebut berlangsung sejak 2014 hingga Bowo terkena OTT.

Dalam perkara ini, KPK menduga politisi Partai Golkar itu meminta fee 2 dolar per metrik ton pupuk PT Pilog yang diangkut oeh HTK. Bowo membantu memuluskan kerja sama pengapalan pupuk milik BUMN itu dengan swasta HTK.

KPK menduga Bowo telah 7 kali menerima imbalan dari HTK melalui Asty kepada orang Indung, orang kepercayaannya di PT Inersia. Adapun total suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari Humpuss maupun pihak lainnya sekitar Rp 8 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top