Jika Cukup Bukti, KPK Jangan Ragu Tersangkakan Lukman dan Imam Nahrawi

publicanews - berita politik & hukumMenag Lukman Hakim saat memenuhi pemanggilan sebagai saksi kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag beberapa hari lalu. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk untuk tidak ragu menetapkan Menag Lukman Hakim Saifuddin maupun Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka bila bukti-bukti sudah mencukupi.

Lukman diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag. Sedangkan, nama Imam disebut dalam kasus dugaan suap dana hibah untuk KONI.

"Harapan kami, kalau misalnya bukti sudah cukup seharusnya KPK jadikan itu modal untuk penetapan sebagai tersangka. Harus segera, ini secara umum seharusnya begitu ya," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana di kantornya, Jakarta, Minggu (12/5).

ICW yakin komisi antirasuah tidak akan ragu untuk menjerat seseorang menjadi tersangka meskipun pejabat tinggi negara sekalipun, kalau ada dua cukup bukti yang cukup.

"Kami yakin KPK enggak sembarangan netapin status tersangka, mereka enggak melihat background-nya itu siapa. Semua hal ini masalah kecukupan alat bukti saja," kata Kurnia.

Dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI, dugaan keterlibatan Imam Nahrawi semakin terang ketika Jaksa KPK membacakan tuntutan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Dalam surat tuntutan itu, terdakwa disebut memberikan uang Rp11,5 miliar kepada pejabat Kemenpora.

Uang itu diserahkan kepada Imam melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum dan Staf Protokoler Kemenpora Arief Susanto. Dalam surat tuntutan itu juga disebut jika Imam dan Ulum terlibat dalam pemufakatan jahat dalam kasus suap tersebut.

Sementara Lukman Hakim diduga kuat bekerja sama dengan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam mengatur seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Bahkan, dalam upaya menajamkan dugaan itu, penyidik terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur pejabat Kemenag.

Mereka yakni beberapa staf khusus Menag dan panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Termasuk, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi.

Selain memeriksa para saksi, penguatan bukti juga dilakukan penyidik dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag. Ruangan yang digeledah ialah ruang kerja Lukman, ruang kerja Nur Kholis, dan ruang kerja Ahmadi.

Dari ruang Lukman, penyidik menyita uang sebesar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. Sedangkan dari dua ruang kerja lain disita sejumlah dokumen terkait seleksi jabatan di Kemenag.

Lukman juga mengakui telah mengembalikan uang Rp 10 juta yang didapatnya dari Haris Hasanuddin ke KPK sepekan setelah Rommy terjaring OTT. Uang tersebut diduga sebagai ucapan terima kasih Haris karena berhasil dilantik oleh Menag untuk menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Jatim meskipun memiliki cacat dalam track record kepegawaian nya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top