Suap Proyek PLTU Riau-1

Idrus Marham Kecewa Vonisnya Ditunda Karena Pemilu

publicanews - berita politik & hukumIdrus Marham dalam sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham harus bersabar menanti putusan kasusnya. Pasalnya, anggota majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengadilinya pulang kampung untuk mencoblos pada Pemilu 2019, besok.

"Tadinya kami perkirakan sidang bisa digelar pada pukul 15.30 WIB. Namun hakim anggota saya sudah memesan tiket untuk ikut pemilu di daerahnya, jam 16.00 WIB. Jadi sidang kami tunda hingga 23 April pekan depan," ujar Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa(16/4).

Atas penundaan ini, Idrus kecewa. Ia menyampaikannya kepada media seusai sidang. "Kalau saya tahu saya enggak datang," kata Idrus mantan Menteri Sosial itu.

Namun Idrus menghormati proses hukum. Ia mengatakan, penundaan sidang kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 ini merupakan kewenangan hakim.

Jaksa KPK menuntut Idrus dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Menurut Jaksa, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar dari pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Idrus didakwa bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Eni sudah divonis terlebih dahulu.

Proyek pembangunan PLTU Riau-1 rencananya dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Pada awalnya, Kotjo melalui Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero. Namun, tidak ada kelanjutan dari PLN.

Kotjo akhirnya menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk memintanya membantu mempertemukan dengan PLN. Novanto kemudian meminta Kotjo berhubungan dengan Eni, yang kemudian mengatur pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus, yang saat itu Plt Ketua Umum Golkar setelah Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Idrus juga disebut-sebut meminta Kotjo membantu pendanaan suami Eni dalam Pilkada Kabupaten Temanggung 2018.

Jaksa mendakwa Idrus melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top