Suap Proyek SPAM

Direktur PT Hutama Karya Koentjoro Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukumDirektur PT Hutama Karya Koentjoro. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur PT Hutama Karya Koentjoro dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiat Partunggul Nahot Simaremare)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/4).

Selain Koentjoro, penyidik juga memanggil lima saksi lainnya. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komkitmen (PPK) proyek IKK Krayan Kaltara Irfan, Nurul dari PPK Sewon Bantul, Yogyakarta, swasta Febi Festia, Anton Fatoni, dan Direktur Utama PT Rapi Tirta Treatmindo Hendrianto Panji.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka. Empat orang pemberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sementara empat tersangka penerima suap adalah pejabat Kemterian PUPR, yakni Anggiat, Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga mengatur lelang proyek tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Lalu proek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh WKE dan TSP. Untuk itu, para tersangka pejabat Kementerian PUPR itu meminta fee10 persen. Fee kemudian dibagi dua, yakni 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top