Suap Proyek SPAM

Eks Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukumEks Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar saat jeda pemeriksaan untuk salat Jumat, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar diagendakan menjadi saksi perkara suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain Rildo, penyidik KPK juga memanggil swasta Adityansyah.

Keduanya akan dimintai keterangan untuk tersangka Kasatker SPAM Strategis Kementerian PUPR Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.

"Dua saksi yang dipanggil diagendakan untuk tersangka ARE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/4).

Menurut Ridho, ia mengenal baik sosok tersangka Anggiat. "Ya kan karena dia pegawai PU, saya sebagai Irjen. Itu saja," ujar Rildo, saat jeda pemeriksaan untuk salat Jumat, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Ia mengaku dikonfirmasi oleh penyidik KPK soal temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka, empat diantaranya adalah pejabat Kementerian PUPR yang memimpin proyek SPAM di berbagai daerah. Mereka adalah Anggiat, Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Empat tersangka lainnya adalah swasta pemberi suap, yakni Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga mengatur lelang proyek tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Lalu proek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh WKE dan TSP. Untuk itu, para tersangka pejabat Kementerian PUPR itu meminta fee 10 persen. Fee kemudian dibagi dua, yakni 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top