Suap Proyek Air Bersih

Direktur Adhi Karya Agus Karianto Dipanggil Untuk Kasus SPAM

publicanews - berita politik & hukumAnggiat Partunggul Nahot Simaremare di KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur PT Adhi Karya Agus Karianto dijadwalkan penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara suap proyek SPAM di Kementerian PUPR.

Selain Agus, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Agisna Mahar Nazira. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kasatker SPAM Strategis Kementerian PUPR Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.

"Kedua saksi tersebut dipanggil untuk tersangka ARE," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (9/4).

Febri mengatakan, penyidik masih terus mendalami dua hal dalam kasus pelaksanaan proyek air bersih di bawah Ditjen Cipta Karya tersebut. Yakni terkait dengan mekanisme pelaksanaan pekerjaannya seperti apa.

"Jadi pekerjaan penyediaan air minum yang seperti apa, pelaksanaannya itu yang didalami oleh penyidik dan juga dugaan aliran dana terhadap sejumlah pejabat di kementerian PUPR," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka. Empat tersangka pemberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Sementara empat tersangka penerima suap adalah Anggiat Partunggul Nahat Simaremare, Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga mengatur lelang proyek tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Lalu proek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh WKE dan TSP. Untuk itu, para tersangka pejabat Kementerian PUPR itu meminta fee10 persen. Fee kemudian dibagi dua, yakni 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top