OTT Pejabat Kemeterian PUPR

KPK Identifikasi Ada Penerimaan Massal Suap Proyek SPAM

publicanews - berita politik & hukumAnggiat Partunggul Nahot Simaremare, pejabat Kementerian PUPR penerima suap proyek SPAM. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Barang bukti sejumlah mata uang asing ditemukan KPK dari safe deposit box seorang pejabat Kementerian PUPR saat proses penyidikan kasus dugaan suap proyek SPAM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik tengah mengembangkan kemungkinan ada pejabat lain yang mendapat aliran dana haram proyek di bawah Ditjen Cipta Karya itu.

"Valuta-valuta asing itu kami sita dari safe deposit box salah satu pejabat di Kementerian PUPR setelah kami menemukan bahwa ada uang-uang lain yang diduga didapatkan terkait dengan proyek SPAM di Kementerian PUPR," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/4).

Sampai akhir Maret 2019 ini, kata Febri, KPK telah menyita uang dari 75 orang, termasuk dari 69 orang yang telah mengembalikan uang ke KPK. Sementara KPK baru menetapkan 4 pejabat Kementerian PUPR yang jadi tersangka.

Dari situlah KPK mengetahui cukup banyak pejabat PUPR kecipratan duit haram. "Diduga masih cukup banyak pejabat-pejabat yang sudah menerima aliran dana terkait dengan proyek penyediaan air minum," Febri menambahkan.

Adapun uang yang disita tersebut total seniai Rp 40 miliar, dengan rincian Rp 33.466.729.500, 481.600 dolar AS, 305.312 dolar Singapura, 20.500 dolar Australia, 147.240 dolar Hong Kong, dan 30.825 euro.

Kemudian, 4.000 poundsterling, 345.712 ringgit Malaysia, 85.100 yuan China, 6.775.000 won Korea, 158.470 bath Thailand, 901.000 yen Jepang, 38.000.000 dong Vietnam, dan 1.800 shekel Israel.

"KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi massal pada puluhan pejabat di sana terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum," Febri menjelaskan.

Atas penerimaan uang suap tersebut, KPK pun menyoroti tentang lemahnya pengawasan internal di Kementerian PUPR. Kasus ini bisa menjadi pembrlajaran bagi instansi lain untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian internal.

"Agar hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, sampai-sampai aliran dana itu mengalir pada puluhan orang pejabat di sana," ujar Febri.

KPK juga mengidentifikasi sejumlah pejabat lain di Kementerian PUPR pernah menerima aliran dana proyek SPAM. Oleh karena itu Febri mengingatkan agar mereka kooperatif.

"Dan mengembalikan uang tersebut segera ke KPK karena sikap kooperatif itu pasti akan lebih baik dan juga dapat menjadi faktor yang meringankan di dalam hukum itu," Febri menegaskan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka. Empat tersangka pemberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Sementara empat tersangka penerima suap adalah Anggiat Partunggul Nahat Simaremare, Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga mengatur lelang proyek tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Lalu proek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh WKE dan TSP. Untuk itu, para tersangka pejabat Kementerian PUPR itu meminta fee10 persen. Fee kemudian dibagi dua, yakni 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top